Berdirinya Kerajaan Mataram Yogyakarta

Abad.id - Berdirinya Kerajaan Mataram Yogyakarta sesungguhnya tidak memiliki pijakan yang kuat dari segi legalitas sejarah. Penguasa Kerajaan Mataram Yogyakarta yang pertama yakni Panembahan Senapati atau Sutawijaya tidak memiliki keterkaitan dari segi silsilah dengan Raja Majapahit Kertabumi atau Brawijaya V atau Dyah Suraprabawa.

Klaim Babad Tanah Jawi yang menjadi landasan legitimasi bahwa Kerajaan Mataram Islam Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Kerajaan Majapahit tidak memiliki pijakan yang kuat dan cenderung ahistoris. Babad Tanah Jawi disusun pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma dimana penguasa membutuhkan legitimasi kuat bagi Kesultanan Mataram agar masyarakat Jawa bersedia menerima Panembahan Senapati dan keturunannya sebagai penguasa sah Tanah Jawa sebagai pewaris dan sebagai penerus Kerajaan Majapahit yang bercorak Siwa-Buddha.

Terlebih lagi jika mengkaitkan hubungan Mataram Yogyakarta dengan Kerajaan Mataram kuno baik Dinasti Sanjaya (Badra) ataupun Dinasti Syailendra maka semakin ahistoris saja. Karena Mataram Kuno dan Mataram Islam Yogyakarta terpaut lebih dari 6 abad tanpa ada silsilah yang bisa menghubungkan diantara keduanya. Jika mengklaim pewaris Medhang Matriam (Mataram), dari jalur manakah Panembahan Senapati berasal ?

Panembahan Senapati atau Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan seorang petani. Ki Ageng Pemanahan adalah tangan kanan sekaligus guru spiritual Hadi Wijaya atau Jaka Tingkir atau Raja Kerajaan Pajang. Jaka Tingkir adalah putra Bupati Pengging Kebo Kenanga. Kebo Kenanga adalah putra Bupati Pengging sebelumnya yakni Andayaningrat. Andayaningrat inilah putra mahkota Majapahit yang gugur di tangan Sunan Undung pada perang yang terjadi pada 1478.

Ki Ageng Pemanahan sendiri dengan demikian bukan keturunan trah Majapahit seperti Hadi Wijaya. Babad Tanah Jawi berupaya menjustifikasi bahwa Suta Wijaya berasal dari keturunan raja Majapahit tanpa alur sejarah yang jelas.

Gelar Panembahan yang digunakan Senapati sebenarnya bukan gelar untuk golongan ningrat dan gelar Ki Ageng yang dipergunakan Pemanahan menunjukkan bahwa ia berasal dari kalangan petani.

Karena tidak memiliki akar sejarah trah keturunan raja-raja yang bertahta di tanah Jawa sebelumnya, raja-raja Mataram dan keturunanannya mencoba terus memburu gelar sebagai basis penguat legitimasi kekuasaan di Jawa. Istilahnya raja-raja Mataram tetap ingin mendapatkan:

“trahing kusuma, rembesing madu, wijining atapa, tedhaking andana warih”.

Saat berubah menjadi Mataram Islam, gelar Sultan dipakai karena menunjukkan adanya legitimasi atas Islam yang mulai menyebar di Jawa dan menjadi agama mayoritas, Sultan merupakan gelar pemberian dari Turki Utsmani (Ottoman).

Keabsahan Panembahan Senapati dan keturunannya yang mengklaim sebagai pewaris sah Majapahit inilah yang juga dipertanyakan keturunan bangsawan Madura yakni Trunajaya. Trunajaya merupakan keturunan bangsawan Madura yang melawan dan berhasil mengusir Amangkurat II dari Keraton Mataram, mengejek raja-raja Mataram keturunan Panembahan Senapati itu ibarat buah tebu.

“Raja Mataram iku dak umpakakake tebu, pucuke maneh cen legiyo, sanadjan bongkote ing mbiyen ya adem bae, sebab raja trahing wong tetanen; angor macula bae bari angona sapi”. (Raja Mataram itu saya umpamakan tebu, meskipun ujungnya manis, pangkalnya saja sejak dulunya terasa tawar, sebab raja keturunan petani; lebih baik kalau mencangkul saja sambil menggembalakan sapi) (Medjanto 1987, halaman 84).

Karena kesal dengan ejekan ini, pada saat Trunajaya kemudian ditangkap atas bantuan Pangeran Puger dan VOC. Amangkurat II dan keluarga Mataram beramai-ramai mencincang Trunajaya, kepalanya dipenggal dan dikubur di bawah anak tangga menuju makam raja-raja Mataram di Imogiri. “Siapapun yang akan berziarah ke Makam Imogiri akan menginjak kepala Trunajaya”, demikian sumpah raja Mataram yang marah besar atas penghinaan Trunajaya yang masih merupakan trah keturunan Majapahit.

Mataram Islam bawahan Turki

Gubernur DIY sekaligus Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwana X mengatakan bahwa Keraton Mataram Yogyakarta mengakui kekuasaan Khilafah Turki Utsmani.

“Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa, ditandai penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka’bah bertuliskan La Ilaha Illa Allah dan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Hingga kini kedua bendera itu masih tersimpan baik di keraton Yogyakarta. “Ini berarti Kesultanan Ngayogyakarta adalah kekhilafahan yang masih eksis di bumi pertiwi,” kata Sri Sultan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6 di Yogyakarta pada bulan Februari 2015.

Dengan demikian sejak era Kesultanan Demak, Sultan HB X mengakui bahwa Jawa hanya menjadi bawahan Khilafah Turki Ottoman dan bukan menjadi wilayah yang sepenuhnya merdeka seperti pada masa Kerajaan Majapahit. Pengakuan pada kekuasaan Turki Ottoman sudah terjadi sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol dan Belanda datang ke Nusantara.

Adapun Raja Mataram Islam Yogyakarta yang mengakui kekuasaan Khilafah Turki Ottoman adalah Sultan Agung (sebelum menjadi bawahan Turki Ottoman bernama Panembahan Agung Hanyakrakusuma). Ia bersama Sultan Iskandar Tani dari Aceh melakukan perjanjian dan persekutuan dengan Turki Utsmani (Ottoman) pada masa Sultan Murad IV.

Setelah perjanjian dan persekutuan antara Sultan Murad IV dan Panembahan Agung Hanyakrakusuma dilakukan maka penguasa Mataram tersebut berangkat ke Mekah untuk dibai’at oleh Syarif Makka Zaid ibn Muhsin Al Hasyimi. Sultan Agung kemudian dipercaya sebagai Utusan Makkah di Tanah Jawi yang akan membantu membela Islam dan menjadi wilayah anggota bawahan Sultan Murad IV dari Turki Ottoman.

Setelah resmi menjadi sultan dan berada di bawah Turki Utsmaniyah maka secara simbolik tutup kepala Kulup Kanigoro Sultan Agung diganti dengan menggunakan Tarbusy seperti yang dikenal sampai sekarang. Selain itu juga di berikan tongkat pataka, air zam zam yang diletakan dalam guci, juga kiswah kabah dan satir dari makam Nabi Muhammad yang dijadikan satu menjadi bendera bertuliskan asyhaduallaillahaillallah, dan yang satu lagi bertuliskan waasyhaduanamuhammadan 'abduhu warasulluh, dan juga surat Al Kautsar.

Bendera ini di beri nama Kyai Tunggul Wulung yang sekarang masih ada di keraton Yogyakarta. Sejarawan Denys Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3, menyebutkan gelar khalifatullah (dari kata khalifah artinya wakil) menegaskan perubahan konsep lama raja Jawa, dari perwujudan dewa menjadi wakil Allah di dunia.Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan Sabda Raja pada 30 April 2015 yang menghilangkan gelar khalifatullah. Gelar khalifatullah ini sesungguhnya tidak lagi relevan karena Khilafah Turki Utsmani sudah dibubarkan oleh Mustapha Kemal “Attaturk” Pasha pada 3 Maret 1924.

Pembubaran negara induk yakni Khilafah Turki Utsmani inilah yang tidak diikuti negara bawahan atau vassalnya yakni Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta, setelahnya. Kesultanan Mataram Yogyakarta dengan demikian masih mengakui kekuasaan Turki Ottoman meskipun kekhalifahan itu telah bubar. Jika menggunakan logika sederhana pembubaran negara induk seharusnya diikuti pembubaran negara bawahan atau negara vassal.

Dengan demikian sebelum hadirnya negara penjajah dari Eropa yakni Belanda, Jawa sebenarnya bukan lagi sebuah wilayah merdeka seperti masa Kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh oleh serangan Demak maka Jawa menjadi bagian Khilafah Turki Ottoman. Kesultanan Mataram Yogyakarta bukan simbol kemandirian dan kebanggaan orang Jawa tetapi simbol kemerosotan peradaban orang-orang Jawa. Kesultanan Mataram Yogyakarta bukan pewaris sah Kerajaan Majapahit tetapi hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan Khilafah Turki Ottoman.(mda)

abad.id- Bulan Agustus 1946, Syahrir mendapat tugas lagi untuk membentuk kabinet lengkap, yang akhirnya dikenal “Kabinet Syahrir Jilid III”. Isi kabinet ini masih gagal membentuk kabinet koalisi lebar seperti yang diinginkan Sukarno. Pendukung kabinet Syahrir ini masih kelompok Partai Sosialis, dan sedikit dari unsur Masyumi dan PNI. Sekali lagi Syahrir menjadi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri.

Dalam susunan kabinet Syahrir III ini masih terdapat beberapa nama yang sama dengan susunan kabinet Sharir jilid I dan II. Mereka Agoes Salim yang mendampingi Syahrir menjadi menteri Luar Negeri, Amir Syarifuddin menjadi Wakil Perdana Menteri, Natsir serta Roem. Ada pula seorang laki laki asal Maluku yang ikut menjadi anggota kabinet, Johanes Leimena yang sering dipanggil Oom Joe. Ada seorang wanita Maria Ulfa Santoro putri bekas Bupati Kuningan kawan dekat Syahrir selama kuliah di Belanda. Wikana masih mengurusi masalah kepemudaan, Sultan Hamengku Buwono IX dijadikan menteri tanpa departemen bersama Po Gwan dari golongan etnis Tionghua.

Sidang Kabinet Syahrir III. Foto dok net

Untuk mengurus negara yang masih sangat muda dengan ancaman agresi militer Belanda ini, Syahrir harus hilir mudik dari Jakarta ke Yogjakarta seminggu sekali, hari Jumat dan Minggu harus balik. Untuk menuju ibukota negara Yogjakarta, Syahrir disediakan fasilitas kereta api gerbong khusus dilengkapi tempat tidur. Kehadiran Perdana Menteri selama di Yogjakarta dimanfaatkan untuk rapat kabinet lengkap, dengan dihadiri Sukarno Presiden dan Hatta Wakil Presiden. Lokasi sidang dipilih di Istana Negara Yogjakarta, tempat kediaman Sukarno Presiden.

Hingga suatu saat Syahrir mengajak seorang wartawan bernama Rosihan Anwar yang bekerja di harian “Merdeka” untuk mengikui kegiatan rapat kabinet. Dalam bukunya Sukarno Biografi 1901-1950 tulisn Lambert Giebels, Rosihan Anwar menggambar rapat para menteri ini seperti bermain-main. Rapat digelar di sebuah ruangan besar di Istana Yogjakarta pukul 10.30, dan dibuka Syahrir. Di belakang Sukarno dan Hatta duduk bersebelahan yang digambarkan seperti saudara. Kemudian para menteri yang sudah hadir dipersilahkan duduk di kursi masing masih.

Agenda sidang kabinet saat itu ada empat pokok, yaitu pengesahan notuna rapat sebelumnya tentang surat-surat masuk, kemudian politik luar negeri dan dalam negeri serta kondisi pertahanan, soal anggarandan terakhir soal tanya jawab dan menentukan tanggal rapat berikutnya. Laporan pertama dari Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara yang menyampaikan belum berhasil menyelesaikan anggaran dan meminta waktu sampai rapat berikutnya. Menteri Kehakiman mengeluh para pegawainya terpaksa menjual seragam resmi karena memerlukan uang untuk beli makanan. Syafruddin yang merasa disentil atas pernyataan Menteri Kehakiman segera menerangkan kesulitan pemerintah menarik uang pajak di situasi negara yang sedang banyak blokade.

Di sela-sela penjelasan menteri Syafruddin ini, tiba-tiba Sekretaris Dewan Menteri Susanto keliling meja untuk menyodorkan sebuah telegram kepada Perdana Menteri Syahrir yang kurang mengikuti pembicaraan para menterinya itu. Syahrir membaca, lalu memasukan ke dalam saku. Dengan nada jengkel, Natsir bertanya dari belakang meja isi telegram yang dianggap rahasia itu. lalu Syahrir tidak menjawabnya.

Menurut catatan Rosihan Anwar, banyak surat yang masuk dalam sidang kabinet berisi tentang keluhan rakyat. Misalnya dari Walikota Jakarta yang melaporkan inflasi sangat tinggi. Tentu saja keluhan ini memancing diskusi yang hangat, sehingga lupa tentang topik utama yang dibahas yaitu masalah seragam hakim. Tapi yang menarik dari rapat kabinet itu, Maria Ulfah satu-satunya menteri perempuan tidak kalah dalam berargumen. Menurut Maria Ulfah, sebuah keluarga buruh harus menutupi kebutuhan mereka sebesar 22,4 rupiah per hari. Sedangkan analisis hidup layak diperlukan 55,6 rupiah per hari. Terdengarlah kata-kata belanda Corruptie. Kemudian Leimena mengingatkan juga dalam bahasa Belanda, jangan sampai terjadi pemberontakan massa.

Situasi yang mulai panas ini langsung ditengahi oleh Hatta yang menyerukan mereka yang berdiskusi mengutamakan ketertiban. Semua harus memusatkan pikiran kepada inti persoalan. “Satu-satunya yang bisa memecahkan persoalan ini yaitu sebuah sistim distribusi yang terbuka” kata Hatta.

Rosihan Anwar masih sangat ingat rapat yang digelar sangat dinamis, namun presiden dan perdana menteri hanya sesekali berbicara.  Tepat pukul 14.00 siang rapat dihentikan sementara untuk makan siang secara sederhana. Menunya sepotong paha ayam, nasi goreng yang dibungkus daun pisang. Menu minuman hanya disediakan air putih dan teh kopi serta jahe. Saat makan siang ini situasi yang tegang menjadi sangat cair. Para menteri saling ngobrol membahas hal yang ringan, dan sebagian melanjutkan sholat. Istirahat makan hanya 30 menit, kemudian rapat kabinet dilanjutkan hingga pukul 20.00 malam. 

Rosihan Anwar Wartawan 5 Jaman

Rosihan Anwar seorang wartawan, budayawan, sejarawan, sekaligus sastrawan Indonesia memulai karier jurnalistik di Harian Asia Raya pada 1943. Rosihan Anwar merupakan jurnalis lintas masa karena ia berkarier sejak masa penjajahan Jepang hingga reformasi. Rosihan Anwar lahir di Bumi Sari Natar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada 10 Mei 1922. Ia adalah anak keempat dari sepuluh bersaudara. Ayahnya bernama Anwar Maharaja Sutan dan ibunya adalah Siti Safiah. Ayah Rosihan Anwar merupakan seorang Demang atau pegawai pemerintahan di kota Padang, Sumatera Barat.

Rosihan Anwar mendapat pendidikan di Hollandsch Inlandsche School (HIS) pada 1935. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Padang pada 1939. Setelah menamatkan pendidikan di MULO, Rosihan Anwar merantau ke Yogyakarta untuk bersekolah di Algemeene Middelbare School atau AMS  pada 1942. Rosihan Anwar memulai karier menjadi wartawan Asia Raya pada 1943 hingga hingga 1945. Setelah itu, Rosihan Anwar bekerja di Harian Merdeka yang dipimpin BM Diah hingga tahun 1946.  Setelah punya pengalaman mengelola media, ia menjabat sebagai pemimpin redaksi Harian Siasat pada 1947. Pada tahun 1948, Rosihan Anwar kemudian menerbitkan Surat Kabar Pedoman hingga Januari 1961, karena diberedel Soekarno.

Sejak saat utu Rosihan Anwar menjadi kolumnis untuk majalah luar negeri, seperti Bussines News. Setelah pecah Gerakan 30 September pada 1965, Rosihan Anwar mendapat tawaran dari banyak surat kabar dan majalah dari dalam maupun luar negeri. Pada 1968, Rosihan Anwar menerbitkan kembali Harian Pedoman yang sempat mati. Selain itu aktif di PWI. Ia sempat menjabat sebagai ketua PWI dari 1968 hingga 1974. Selanjutnya, ia menjadi Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat sejak 1983. Kiprah Rosihan Anwar di PWI berakhir dan meninggal dunia pada 14 April 2011. (pul)

Ironi Food Estate

Abad.id - Food Estate adalah cerminan kebijakan pangan neoliberal. Seakan-akan masalah pangan bisa selesai hanya dengan menggencarkan produksi konsumsi pangan, sementara secara struktural justru melanggengkan kerusakan ekologi dan ketimpangan agraria demi kepentingan oligarki-pemodal.

Kebijakan naratif masalah pangan tidak seharusnya dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan agraria, karena pada dasarnya dua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Tentu masih segar di ingatan bagaimana proyek Food Estate di kebijakan MIFEE(Merauke Integrated Food and Energy Estate) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke yang adalah proyek untuk penggunaan area besar untuk industri pertanian kelapa sawit dan tanaman pangan di Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia.

Pada tahun 2010, hingga 90% dari wilayah itu masih ditutupi oleh hutan alam. Tapi proyek MIFEE itu menggelar karpet merah bagi para korporasi besar yang justru berakhir dengan semakin tajamnya kerentanan pangan akibat maraknya pembalakan hutan dan perampasan tanah. MIFEE adalah proyek perkebunan skala besar yang diisi oleh kelapa sawit dan tebu yang diluncurkan sejak 2010, berhasil menghilangkan sejumlah besar hutan di Papua.

Data Elsam memaparkan Pemerintah Daerah Merauke sebelumnya menyediakan dan mencadangkan lahan seluas 2,5 juta hektar, sedangkan Badan Perencanaan Tata Ruang (BKPRN) merekomendasikan area potensial untuk proyek MIFEE seluas 1,2 juta hektar. Lahan tersebut sebagian besar adalah kawasan hutan (91%) dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi terbatas.

Hingga 2013, pemerintah bahkan telah mengeluarkan puluhan izin lokasi dengan luas lahan melebihi 2,5 juta ha kepada 47 perusahaan transnasional dan nasional yang mengendalikan bisnis dan mempunyai jaringan hingga di tingkat lokal Papua.

Menurut data Elsam pula, pelepasan tanah umumnya terjadi melalui manipulasi kata dan makna dari mekanisme adat. Manipulasi misalnya dengan 'pengangkatan anak adat', 'toki babi', atau pengorbanan hewan babi. Padahal, istilah itu memiliki makna sakral untuk mengesahkan perputaran hak dan kewajiban di antara sesama warga suku dan marga-marga dalam masyarakat Malind Papua.

Namun demikian, pihak perusahaan justru memakainya sebagai upaya dan tanda pengesahan peralihan hak dari marga pemilik tanah ke pihak perusahaan.

Dan kini, seperti repetisi atau pengulangan sejarah, yang demikian diberlakukan untuk masyarakat adat di Kalimantan. Bagaimana tidak, 30 Ribu Ha di Kalimantan yang sudah dibabat untuk Food Estate Singkongnya Jkw. Dan ini berpotensi menghilangkan hutan seluas 3x pulau Bali. Malah menurut Walhi Kalsel, kerusakan Ekologis akibat deforestasi (pembabatan hutan) yang diperuntukkan untuk lahan sawit dan penambangan batubara serta food estate adalah penyebab banjir bandang di Kalimantan Selatan tempo hari.

Di Kalsel memang tidak ada pencanangan proyek food estate, tapi sekadar demplot uji coba di desa Jejangkit kabupaten Barito Kuala tapi gagal (karena puso). Banjir di Kalsel tahun kemaren di kabupaten HSS, Kab.HST dan kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tala hingga kodya Banjarmasin. Selain kodya Banjarmasin pada kabupaten-kabupaten tersebut banyak terdapat perusahaan-perusahaan tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Proyek food estate yang sudah dibuka lahannya di kabupaten Gunung mas (Kuala Kurun sekitar 600 Ha) tanpa disertai KLHS. Kalo di Kab. Pulang Pisau yang dulu dikunjungi Jokowi, PS dan yang lain itu sekadar show window, karena lahan tersebut milik masyarakat yang sudah jadi sawah sblm pencanangan food estate. Sekarang yang dikerjakan di lapangan (kabupaten Kapuas dan kabupaten Pulang Pisau berupa peningkatan kualitas jalan untuk mendukung proyek food estate tersebut. Lucunya, presiden Jkw menyatakan klaim penurunan deforestasi ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi G20 dengan topik perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup, di Roma, Italia pada 30 Oktober 2021 lalu.

"Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektare critical land pada 2010-2019," kata Jokowi dalam pidatonya.

Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dengan mengatakan bahwa deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 1,1 juta hektare/tahun pada 2009-2013 menjadi 1,47 juta hektare/tahun pada 2013-2017.

Jadi klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam dua tahun terakhir tidaklah relevan. Sebab, terjadi pergeseran area-area yang terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur.

Lebih lanjut FWI mengatakan, deforestasi secara besar-besaran terjadi hanya di beberapa lokasi. Sedangkan di tempat lain, deforestasi menurun bukan karena upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi lebih karena sumber daya hutannya yang sudah habis. Begitu pula dengan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2021, menurut FWI ada sekitar 229 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia.

Bahkan dua tahun sebelumnya atau pada 2019, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare, dengan 1,3 juta hektare atau 82 persen di antaranya terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Namun ironisnya, di dua pulau itu pula izin-izin industri ekstraktif menguasai hutan dan wilayah adat dikeluarkan.

Kalau Food Sovereignty setahu saya ada konsep tandingannya juga seperti yang digaungkan gerakan La Via Campesina atau gerakan tani transnasional lainnya. Mereka sering ikut protes kebijakan pangan WTO yang neolib.

Sekalipun orang-orang diluar Jawa juga petani padi, saya pikir mereka belum tentu sepakat dengan proyek foodestate. Monokultur dengan hamparan yang luas itu bukan hanya tidak baik, tapi merusak ekosistem. Pentingnya diversifikasi pangan selain ekosistem adalah Indonesia bukan Jawa yang mayoritas makan nasi.

Justru kalo ingin menuju kedaulatan pangan, seharusnya pemerintah bukan membuat kebijakan foodestate, tapi program yang mencanangkan keberagaman pangan, varietas bahan pangan yang beragam. Apalagi proyek ini membuka lahan baru dengan membabat hutan, yang sudah pasti akan menimbulkan masalah baru. Pembabatan hutan karena tambang dan sawit saja makin parah, ini ketambahan dengan foodestate.

Mestinya ya selain diversifakasi pangan, tentu saja reforma agraria sejati sangat diperlukan kalau pemerintah memang serius ngomongin kedaulatan pangan.

Jadi stop pembangunan yang harus mengorbankan lahan-lahan produktif. (mda)