Ruh Kedaulatan Rakyat

Abad.id - Membangun narasi kedaulatan rakyat itu adalah hal utama yang harus dilakukan. Ki Ageng Suryomentaram mengartikan bahwa berdaulat itu tidak bisa diganggu gugat (mboten wonten ingkang wani-wani ngganggu gawe). Karena yang hendak dibangun adalah kedaulatan rakyat agar tidak bisa diganggu gugat, maka terlebih dahulu juga harus jelas dulu tentang apa yang disebut rakyat.

Rakyat Indonesia wujudnya bisa saja orang miskin atau orang kaya. Dan bisa juga sebagai kaum pekerja maupun yang belum atau tidak bekerja. Menariknya menurut Ki Ageng, seluruh warga negara Indonesia tidak secara otomatis bisa dikategorikan sebagai rakyat Indonesia.

Karena jika di antara warga negara Indonesia ini ada orang-orang yang melakukan kejahatan seperti perampok, pencuri, koruptor, manipulator, pemerkosa, pembunuh, dan lain-lain yang perbuatannya mengganggu ketertiban masyarakat, maka negara tidak berkewajiban menjaga kedaulatannya. Penegasan Ki Ageng, “Lho, membela kados makaten punika rak malah ngrusak negari?!” (Bukankah membela orang-orang seperti itu justru merusak negara?!).

Narasi tentang kedaulatan dan rakyat juga tercantum dalam dasar negara sebagai model demokrasinya. Pancasila mengandung Musyawarah dan Mufakat, dan hal ini di realisasikan dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, bukan lembaga-lembaga lain, atau orang per-orang yang memerintah negeri, bukan pula oligarki atau gerombolan pemilik modal.

Tetapi, amandemen UU 45 justru membuat MPR tidak lagi hadir ditengah kita, segala-galanya menjadi bertumpu pada Presiden. Lalu model Pilpres secara langsung oleh rakyat yang hakekatnya bertentangan dengan pembukaan UUD45 alenia ke 4, dengan landasan ideal sila ke 4 Pancasila; "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan." Model demokrasi yang sesuai adalah demokrasi Pancasila yang menganut sistem perwakilan untuk melakukan musyawarah dan mencapai mufakat.

Namun kurun 20-an terakhir ini sudah tidak ada lagi model demokrasi Pancasila, yang ada adalah voting, demokrasi yang diatur dan dikendalikan oleh uang para cukong.

Tidak ada lagi tap (ketetapan MPR) yang ada hanyalah Kepres, Perpres, yang posisinya lebih tinggi atau setidaknya sejajar dengan UU, ini adalah hal absolut yang menurut saya berbahaya, yang bahkan USA yang adikuasa sekalipun tidak demikian. Disana keputusan presiden harus dibicarakan di Senat dan konggres, tidak bisa sejajar dengan UU, karena sifatnya yang hanya terbatas waktu berkuasa saja.

Jadi demikianlah, RUH KEDAULATAN RAKYAT itu ada pada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) bukan pada KULTUS individu.(mda)

Mengasumsikan Demokrasi di Indonesia

Abad.id - Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Awalnya, tujuan demokrasi itu bagus berangkat dari pemikiran Vox Populi Vox Dei atau dalam bahasa nasional artinya Suara Rakyat Suara Tuhan. Dalam praktiknya, tidak selalu seindah angan-angan, pada kenyataannya justru rakyat lah yang "harus" mengikuti sang penguasa yang seolah-olah melebihi dari arti Tuhan.

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan kebijakan.

Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara.

Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.

Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki(gerombolan).

Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Teori sih ideal...praktiknya, ASUdahlah!

Dan demokrasi di Indonesia nampaknya hanya dilihat secara arti dari demos dan kratosnya (pemerintahan dari rakyat), bukan pada nilai-nilai implementatif pada sektor kebutuhan masyarakat atas makna demokrasi itu sendiri.

Karena jika ditafsir beneran, jadi berdiksi "Demokrasi Wani Piro."

Ini terjadi karena high cost politik atau tingginya biaya politik masih menyuburkan praktek paternalistik antara politisi dengan pengusaha. Itu tak bisa dipungkiri. Bagaimana tidak, untuk menjadi pejabat publik disini memerlukan ongkos politik yang tidak bisa dibilang sedikit. Kalah menang tetep berbiaya mahal.

Flash back saja, karena Indonesia pernah mengalami beberapa bentuk demokrasi. Pertama, demokrasi terpimpin di Orde Lama, wasitnya tunggal. Pemimpin besar revolusi yang tidak pernah dipilih langsung dalam pemilu. Disebut juga sebagai Demokrasi Terpimpin. Lalu dalam masa Orde Baru, kita menjalankan demokrasi seolah-olah alias pseudo demokrasi yang sering kita kenal sebagai Demokrasi Pancasila yang pada praktiknya menggunakan DPR dan MPR (hanya) menjadi stempel kekuasan presiden. Dan dua-duanya adalah pengalaman buruk dimasa lalu.

Dimasa reformasi ini, secara formal dan praktik kita memang lebih baik. Presiden dipilih langsung. Tapi kita mafhum bahwa pemilu ataupun pilkada lebih banyak dimenangkan oleh uang. Artinya, pemilik modal (cukong) akan lebih menentukan hasil pemilu. Itu faktanya...

Saat ini mungkin kita sangat jengkel pada presiden terpilih yang ditetapkan pengumumannya tengah malam disaat orang-orang tidur. Tapi masalahnya bukan sekadar pada presiden. Pemerintahan bisa saja berganti-ganti setiap pemilu. Tapi jika uang yang punya kuasa dalam demokrasi, rusaklah esensi demokrasi itu sendiri, karena yang didengar adalah aspirasi para cukong, bukan aspirasi rakyat Indonesia.

Jika uang yang menang, jadi dimana nilai lebih baiknya?

Sudah gitu hasilnya asal jadi ajah, asal populer, wong parpol itu organisasi miskin aktor, sifat dan tabiatnya berkhianat; mengajak orang ikut bela, ikut milih, persis seperti makelar di terminal yang teriak-teriak Yogya...Yogya...tapi gak ikutan berangkat ke Yogya. Lalu, saat menang, kelangsungan hidup parpol-lah pihak pertama yang kudu dipikirkan. Rakyat? AKURAMIKIR....rakyat yang memilih pun dikhianati, dan dilacurkan amanahnya. Begini masih percaya bahwa pemerintahan (dari tingkat lurah/kades, camat, bupati/walikota, gubernur, hingga presiden) akan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri, kelompok dan cukong ?

Maafkan saya karena termasuk orang yang skeptis melihat kekuasaan digunakan untuk kebaikan rakyat. Bagi saya, kekuasaan punya motivasi yang jelas yaitu uang, dan sebaliknya; hanya dengan uang seseorang benar-benar bisa berkuasa.

Karena demokrasi liberal selalu memunculkan aktor yang tidak punya narasi, visi misi yang jelas, gak ada konteks dan tujuan ideal kecuali hanya retorika alias OMDO, alias nggedabrus. Ya gitu deh jika demokrasinya demokrasi JUDI, demokrasi WANI PIRO... Makanya, karena tujuan itu antara politisi dan cukong bersimbiosis agar saling menguntungkan. Saat menang dan berkuasa, yang terpikir pertama kalinya adalah mengembalikan sejumlah modal dan hutang budi tersebut, dan akhirnya korupsi.

Jadi, orang-orang itu masuk politik buat apa sih sebenarnya? Jika kepentingan rakyat kecil bukan jantung dari perjuangan, mending bikin klub dansa aja deh, ngabis-ngabisin APBN saja. Rakyat yang disuruh bayar tapi bikin partai yang dipikirin gimana caranya menyelamatkan cash flow dirinya dan gerombolannya.

Seharusnya, saat kekuasaan diperebutkan dan dimenangkan, maka martabat manusia yang harus lebih didahulukan. Artinya kita bicara tentang mengentaskan kemiskinan, bicara pendidikan dan kesehatan murah dan memberi perlindungan, memajukan kesejahteraan umum, harkat serta martabat manusia yang didahulukan.

Pada titik ini saya berharap kita sadar sepenuhnya, bahwa ada yang keliru dalam sistem pemilu kita. Sudah saatnya untuk kembali pada tatanan adiluhung bangsa Indonesia yakni MUSYAWARAH dan MUFAKAT.

Jika pun terpaksa (yang terburuk); memilih tetap berdemokrasi, misal tak bisa lagi kembali ke musyawarah dan mufakat, setidaknya perlu revisi sistem pemilu sesegera mungkin. Sistem proporsional terbuka selama ini membuat yang terpilih tidak berakar di konstituennya. Harus segera diubah jadi sistem distrik. Sungguhpun berasal dari partai, dia adalah wakil distriknya.

Dampaknya, agar tak ada politikus karbitan yang didrop dari pusat. Tidak bisa semau-maunya pindah dapil dengan mengandalkan suara partai. Politikus harus membangun reputasi pribadi. Jadi orang akan tahu siapa dia dan pemikirannya.

Tapi diatas semuanya, sesungguhnya demokrasi model apapun yang dipilih dan sistem pemilunya, apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup (model Orba) atau sistem distrik, TIDAK AKAN menyelesaikan persoalan pemerintahan selama sistem ketatanegaraan dalam UUD 45 amandemen tidak dibenahi dulu.(mda)

Penulis : Malika D. Ana

Ironi Food Estate

Abad.id - Food Estate adalah cerminan kebijakan pangan neoliberal. Seakan-akan masalah pangan bisa selesai hanya dengan menggencarkan produksi konsumsi pangan, sementara secara struktural justru melanggengkan kerusakan ekologi dan ketimpangan agraria demi kepentingan oligarki-pemodal.

Kebijakan naratif masalah pangan tidak seharusnya dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan agraria, karena pada dasarnya dua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Tentu masih segar di ingatan bagaimana proyek Food Estate di kebijakan MIFEE(Merauke Integrated Food and Energy Estate) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke yang adalah proyek untuk penggunaan area besar untuk industri pertanian kelapa sawit dan tanaman pangan di Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia.

Pada tahun 2010, hingga 90% dari wilayah itu masih ditutupi oleh hutan alam. Tapi proyek MIFEE itu menggelar karpet merah bagi para korporasi besar yang justru berakhir dengan semakin tajamnya kerentanan pangan akibat maraknya pembalakan hutan dan perampasan tanah. MIFEE adalah proyek perkebunan skala besar yang diisi oleh kelapa sawit dan tebu yang diluncurkan sejak 2010, berhasil menghilangkan sejumlah besar hutan di Papua.

Data Elsam memaparkan Pemerintah Daerah Merauke sebelumnya menyediakan dan mencadangkan lahan seluas 2,5 juta hektar, sedangkan Badan Perencanaan Tata Ruang (BKPRN) merekomendasikan area potensial untuk proyek MIFEE seluas 1,2 juta hektar. Lahan tersebut sebagian besar adalah kawasan hutan (91%) dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi terbatas.

Hingga 2013, pemerintah bahkan telah mengeluarkan puluhan izin lokasi dengan luas lahan melebihi 2,5 juta ha kepada 47 perusahaan transnasional dan nasional yang mengendalikan bisnis dan mempunyai jaringan hingga di tingkat lokal Papua.

Menurut data Elsam pula, pelepasan tanah umumnya terjadi melalui manipulasi kata dan makna dari mekanisme adat. Manipulasi misalnya dengan 'pengangkatan anak adat', 'toki babi', atau pengorbanan hewan babi. Padahal, istilah itu memiliki makna sakral untuk mengesahkan perputaran hak dan kewajiban di antara sesama warga suku dan marga-marga dalam masyarakat Malind Papua.

Namun demikian, pihak perusahaan justru memakainya sebagai upaya dan tanda pengesahan peralihan hak dari marga pemilik tanah ke pihak perusahaan.

Dan kini, seperti repetisi atau pengulangan sejarah, yang demikian diberlakukan untuk masyarakat adat di Kalimantan. Bagaimana tidak, 30 Ribu Ha di Kalimantan yang sudah dibabat untuk Food Estate Singkongnya Jkw. Dan ini berpotensi menghilangkan hutan seluas 3x pulau Bali. Malah menurut Walhi Kalsel, kerusakan Ekologis akibat deforestasi (pembabatan hutan) yang diperuntukkan untuk lahan sawit dan penambangan batubara serta food estate adalah penyebab banjir bandang di Kalimantan Selatan tempo hari.

Di Kalsel memang tidak ada pencanangan proyek food estate, tapi sekadar demplot uji coba di desa Jejangkit kabupaten Barito Kuala tapi gagal (karena puso). Banjir di Kalsel tahun kemaren di kabupaten HSS, Kab.HST dan kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tala hingga kodya Banjarmasin. Selain kodya Banjarmasin pada kabupaten-kabupaten tersebut banyak terdapat perusahaan-perusahaan tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Proyek food estate yang sudah dibuka lahannya di kabupaten Gunung mas (Kuala Kurun sekitar 600 Ha) tanpa disertai KLHS. Kalo di Kab. Pulang Pisau yang dulu dikunjungi Jokowi, PS dan yang lain itu sekadar show window, karena lahan tersebut milik masyarakat yang sudah jadi sawah sblm pencanangan food estate. Sekarang yang dikerjakan di lapangan (kabupaten Kapuas dan kabupaten Pulang Pisau berupa peningkatan kualitas jalan untuk mendukung proyek food estate tersebut. Lucunya, presiden Jkw menyatakan klaim penurunan deforestasi ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi G20 dengan topik perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup, di Roma, Italia pada 30 Oktober 2021 lalu.

"Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektare critical land pada 2010-2019," kata Jokowi dalam pidatonya.

Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dengan mengatakan bahwa deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 1,1 juta hektare/tahun pada 2009-2013 menjadi 1,47 juta hektare/tahun pada 2013-2017.

Jadi klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam dua tahun terakhir tidaklah relevan. Sebab, terjadi pergeseran area-area yang terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur.

Lebih lanjut FWI mengatakan, deforestasi secara besar-besaran terjadi hanya di beberapa lokasi. Sedangkan di tempat lain, deforestasi menurun bukan karena upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi lebih karena sumber daya hutannya yang sudah habis. Begitu pula dengan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2021, menurut FWI ada sekitar 229 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia.

Bahkan dua tahun sebelumnya atau pada 2019, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare, dengan 1,3 juta hektare atau 82 persen di antaranya terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Namun ironisnya, di dua pulau itu pula izin-izin industri ekstraktif menguasai hutan dan wilayah adat dikeluarkan.

Kalau Food Sovereignty setahu saya ada konsep tandingannya juga seperti yang digaungkan gerakan La Via Campesina atau gerakan tani transnasional lainnya. Mereka sering ikut protes kebijakan pangan WTO yang neolib.

Sekalipun orang-orang diluar Jawa juga petani padi, saya pikir mereka belum tentu sepakat dengan proyek foodestate. Monokultur dengan hamparan yang luas itu bukan hanya tidak baik, tapi merusak ekosistem. Pentingnya diversifikasi pangan selain ekosistem adalah Indonesia bukan Jawa yang mayoritas makan nasi.

Justru kalo ingin menuju kedaulatan pangan, seharusnya pemerintah bukan membuat kebijakan foodestate, tapi program yang mencanangkan keberagaman pangan, varietas bahan pangan yang beragam. Apalagi proyek ini membuka lahan baru dengan membabat hutan, yang sudah pasti akan menimbulkan masalah baru. Pembabatan hutan karena tambang dan sawit saja makin parah, ini ketambahan dengan foodestate.

Mestinya ya selain diversifakasi pangan, tentu saja reforma agraria sejati sangat diperlukan kalau pemerintah memang serius ngomongin kedaulatan pangan.

Jadi stop pembangunan yang harus mengorbankan lahan-lahan produktif. (mda)

Kontemplasi Tentang Kekuasaan

”Barangsiapa membuang keinginan untuk berkuasa maka ia adalah penguasa (karena sudah berkuasa). Dan barangsiapa mengambil keinginan untuk berkuasa maka ia butuh penguasa, dan rela terlebih dahulu menjadi budaknya, lalu tidak tahu kapan ia bisa merdeka.” (Tafsir Jalanlain).

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Kekuasaan itu bukan untuk cuma untuk berkuasa, atau sekadar jadi penguasa belaka. Atau pengin tercatat oleh sejarah, bahwa pernah berkuasa. Bukan begitu narasinya. Tetapi kekuasaan diraih untuk mewujudkan keadilan sosial. Itu maqam tertinggi bagi pemegang amanah atau pemegang kepercayaan. Jika berkuasa cuma ingin jadi penguasa lalu tercatat dalam sejarah, Fir'aun itu penguasa hebat. Kemal Attartuk juga pemimpin berkelas pada jamannya. Namun lihatlah akhir hidupnya, Fir'aun tenggelam di dasar laut, dan jasad Attartuk konon tidak diterima oleh bumi. Keduanya adalah prasasti atas sosok pemimpin yang tidak amanah. Melawan kodrat kepemimpinan dan unsur-unsur moralitas dari amanah itu sendiri.

Ya, mereka tidak amanah karena keluar dari rambu-rambu etis moralitas, atau mempecundangi kepercayaan yang dibebankan di pundaknya demi kepentingan sendiri dan kelompoknya. Dan lebih sadis lagi, bahwa pengkhianatan kepada bangsa dan negara semata-mata untuk melayani kepentingan asing di negerinya sendiri.

Maka ada istilah bahwa Kekuasaan cenderung korup. Karena kekuasaan yang melekat pada jabatan ataupun pada diri orang tersebut seringkali disalahgunakan: 

1. Kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi.

2. Kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya.

Sebagaimana Lord Acton bilang : "power tend to corrupt, absolute power, corrupt absolutely!!"

Maka dalam ajaran agama(Islam) pun ada tuntunan agar tidak memberikan kekuasaan pada orang yang berambisi berkuasa :

 “Kami tidak menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya.” (HR. al-Bukhari no. 7149 dan Muslim no. 1733)

“Janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan disertai Tuhan namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya Tuhan tidak akan menyertaimu.”

Jika seseorang berambisi memperoleh kekuasaan dan demi untuk meraihnya menggunakan taktik memberi masyarakat janji-janji palsu hingga melakukan sejumlah kebohongan dan menghalalkan segala cara, maka masyarakat harus waspada untuk tidak memberikan kekuasaan kepadanya. Jika kekuasaan diberikan pada orang dengan perilaku seperti itu, maka kemungkinan besar ia akan menggunakan kekuasaan itu untuk sesuatu yang tidak amanah, manipulatif, jahat, korup, bahkan berkhianat.

Salah satu artefak garuda di candi Sukuh, Sang Garuda tengah bebaskan. ibunya (Winata) dari perbudakan Kadru

Flashback ke belakang, sejarah berkali-kali membuktikan. Dahulu ada kisah tentang perbudakan Garudheya oleh Dewi Kadru. Dalam buku pertama (Adiparwa) kisah Mahabharata dikisahkan sejarah kelahiran Garuda dan Naga yang bersaudara karena sama sama keturunan Begawan Kasyapa yang pada akhirnya menjadi musuh bebuyutan. Ini karena kelicikan Dewi Kadru, ibu para Naga sehingga berhasil  memperdaya dan memperbudak Dewi Winata, ibu Garuda.

Garuda mencengkeram sepasang naga di candi Sukuh, inspirasi lambang negara RI

Kelicikan yang kemudian membuat Garuda murka setelah mengetahuinya. Dan hal ini  menjadi ihwal pertempuran sengit antara Garuda dengan para naga, setelah memenuhi syarat para naga dan berhasil membebaskan ibunya Dewi Winata dan dirinya dari perbudakan mereka.

Garuda, Putra Dewi Wibata setelah berhasil melawan para naga melebarkan sayapnya tanda kemenangan(Candi Sukuh)

Naga itu kini ada disekitar kita. Walau perbudakan secara terang-terangan seperti dalam cerita Mahabarata tidak terjadi lagi di Indonesia, namun sebagai mana watak dasar kelicikan para naga, maka perbudakan modern dalam bentuk tersamar terus dilakukan dengan berbagai cara.

Poin penting dalam cerita diatas yang bisa diambil dalam konteks kekinian adalah selalu mewaspadai strategi para naga sehingga Garuda-garuda muda Indonesia bisa melakukan kontra intelijen, yakni dengan mengantisipasi dan menghancurkan balik.

Tapi karena kelemahan bangsa ini yang tidak eling dan waspada sesuai pesan Eyang Ranggawarsita dalam Serat Kalatidha :

Amênangi jaman édan / Éwuh aya ing pambudi / Mélu ngédan nora tahan / Yén tan mélu anglakoni / Boya kêduman mêlik / Kalirên wêkasanipun / Ndilalah kêrsa Allah / Bêgja-bêgjaning kang lali / Luwih bêgja kang éling klawan waspada.

Mengalami jaman edan / Sungguh sukar semua keadaan / Ikut edan tidak tahan / Tidak ikut edan / Bagaimana mendapat bagian? / Pada akhirnya kelaparan / Sudah jadi kehendak Allah / Seberuntung-beruntung yang lupa / Lebih beruntung yang tetap sadar dan terjaga.

Maka sejarah kelam perbudakan berulang dari jaman ke jaman karena bangsa ini tidak mau belajar dari masalalu. Realitas sosial politik yang terjadi, lebih banyak yang memilih menjadi edyan oleh gemerlap kekuasaan karena takut ndak keduman, takut tidak mendapatkan kursi, takut tidak  bisa makan, takut tidak bisa menyenangkan istri/suami, takut tidak bisa menyenangkan mertua, takut tidak bisa menyenangkan bos dan atasan, serta beribu-ribu ketakutan lainnya. Sehingga kekuasaan digunakan hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam, menjajah sesama anak bangsa, hingga melacurkan diri pada kepentingan oligarki dan bangsa asing.

Lupa, bahwa sakbegja-begjane wong kang edan, isih begja wong kang eling lan waspodo.(mda)

Penulis : Malika D. Ana

Foto doc. pribadi